JAKARTA - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kewajiban tahunan bagi pemilik tanah dan/atau bangunan di Indonesia. Proses pembayaran PBB kini semakin mudah dengan dukungan layanan digital yang tersedia di berbagai platform.
PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Mulai tahun 2025, pembayaran dapat dilakukan online melalui situs pajak daerah, mobile banking, maupun marketplace.
Setiap pemilik rumah, ruko, lahan pertanian, tambang, atau tanah kosong wajib membayar PBB. Subjek pajak bisa berupa orang pribadi maupun badan hukum yang memiliki atau memanfaatkan objek tersebut.
Batas Waktu dan Sanksi Keterlambatan
Pembayaran PBB dilakukan satu kali dalam setahun sesuai Peraturan Dirjen Pajak No. Per-02/PJ/2015. Wajib pajak harus melunasi PBB paling lambat enam bulan sejak diterbitkannya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang).
Jika terlambat membayar, denda dikenakan sesuai PMK No. 78/PMK.03/2016. Besaran denda mencapai 2 persen per bulan dengan maksimal 24 bulan keterlambatan.
Apabila tetap tidak dibayar, DJP akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). STP mencakup tagihan pokok PBB beserta denda administrasi dan harus dilunasi maksimal satu bulan setelah diterima.
Jika wajib pajak tidak menyelesaikan pembayaran STP, tindakan penagihan dengan Surat Paksa dapat diterapkan. Hal ini menegaskan pentingnya membayar tepat waktu untuk menghindari masalah hukum dan administrasi.
Syarat Bayar PBB Secara Online
Sebelum membayar PBB secara online, persiapkan data penting berikut: Nomor Objek Pajak (NOP), tahun pajak, data diri seperti Nama, NIK, NPWP jika diperlukan, dan email aktif untuk menerima bukti pembayaran.
Kelengkapan data ini penting agar proses verifikasi dapat berjalan lancar. Pastikan semua informasi sesuai dengan SPPT untuk menghindari kesalahan tagihan.
Tata Cara Bayar PBB 2025 Online
Terdapat tiga metode utama untuk membayar PBB secara online: melalui situs resmi pajak daerah, mobile banking, dan marketplace. Setiap metode memiliki alur yang praktis dan mudah diikuti.
1. Melalui Situs Resmi Pajak Daerah
Kunjungi portal resmi Bapenda provinsi/kota/kabupaten masing-masing. Masuk ke menu e-SPPT PBB, daftarkan data diri, lalu masukkan NOP dan nama wajib pajak untuk verifikasi.
Setelah sistem memproses verifikasi, link e-SPPT akan dikirim ke email. Cek tagihan dan lakukan pembayaran melalui QRIS, transfer bank, atau metode lain yang tersedia.
2. Melalui Marketplace
Di Tokopedia, buka kategori Pajak & Pendidikan, pilih PBB, lalu masukkan provinsi, kota, NOP, dan tahun pajak. Periksa rincian tagihan dan klik Bayar, pilih metode pembayaran, lalu selesaikan transaksi.
Di Shopee, masuk ke menu Pulsa, Tagihan, dan Tiket, pilih PBB, masukkan wilayah, NOP, dan tahun pajak. Klik Lihat Tagihan, periksa data, dan lanjutkan pembayaran hingga selesai.
Di Blibli, pilih menu Tagihan & Isi Ulang, pilih PBB, masukkan NOP, kota, dan tahun pajak. Konfirmasi tagihan lalu lanjutkan pembayaran sesuai instruksi.
3. Melalui Mobile Banking
Di BRImo, pilih menu Tagihan > Bayar PBB, masukkan daerah, NOP, dan tahun pajak. Periksa tagihan, pilih sumber dana, konfirmasi, dan masukkan PIN.
Di BCA Mobile, login lalu pilih menu m-Payment > Pajak > PBB. Masukkan NOP dan tahun pajak, konfirmasi tagihan, lalu masukkan PIN untuk menyelesaikan pembayaran.
Di Livin’ by Mandiri, pilih menu Bayar/VA > Pajak, pilih wilayah, masukkan NOP dan tahun pajak. Periksa tagihan, masukkan PIN, dan pembayaran selesai.
Di BNI Mobile Banking atau Wondr by BNI, login aplikasi, pilih Pembayaran > Pajak > PBB. Masukkan NOP dan tahun pajak, konfirmasi tagihan, lalu masukkan password transaksi.
Cara Cek Tagihan PBB Sebelum Bayar
Tagihan PBB dapat dicek melalui situs resmi pemerintah daerah, aplikasi mobile pemerintah setempat, ATM atau mobile banking bank rekanan, serta kantor kecamatan atau kantor pajak.
Pengecekan ini penting untuk memastikan data tagihan dan NOP sudah sesuai sebelum melakukan pembayaran. Hal ini menghindarkan wajib pajak dari kesalahan pembayaran atau duplikasi transaksi.
Tips Agar Tidak Telat Bayar PBB
Catat tanggal jatuh tempo setiap tahun dan buat pengingat agar pembayaran tidak terlambat. Simpan bukti pembayaran untuk keperluan administrasi properti.
Pastikan data NOP dan rincian tagihan benar sebelum menyelesaikan pembayaran. Langkah ini akan memudahkan jika suatu saat diperlukan konfirmasi atau klarifikasi terkait PBB.
Pembayaran PBB 2025 kini lebih mudah berkat layanan digital melalui situs pajak daerah, mobile banking, dan marketplace. Proses yang cepat dan praktis memungkinkan wajib pajak membayar hanya dalam hitungan menit.
Membayar tepat waktu akan menghindarkan Anda dari denda dan masalah administrasi di masa mendatang. Panduan ini memberikan langkah-langkah yang jelas dan praktis agar semua wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan mudah dan efisien.
