JAKARTA - Upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi kembali menjadi sorotan setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kesiapan mereka dalam mengejar target lifting minyak pada 2026. Optimisme ini muncul seiring perkembangan positif produksi minyak nasional sepanjang tahun 2025 yang dinilai telah menunjukkan peningkatan signifikan.
Dalam penyampaiannya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa berbagai langkah strategis yang telah dilakukan sejak 2024 mulai memberikan hasil nyata. Dia menuturkan bahwa capaian produksi minyak pada November 2025 telah menyentuh angka 610.000 barel per hari (bph), yang merupakan indikator penting untuk progres tahun berikutnya.
Perkembangan Produksi dan Tantangan Menuju Target Lifting 2026
Menurut Yuliot, peningkatan produksi yang dicapai pada 2025 merupakan lanjutan dari konsolidasi yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa produksi minyak pada 2024 masih berada di kisaran 580.000 bph, sehingga peningkatan sekitar 25.000 bph selama 2025 menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Yuliot menyampaikan hal tersebut dalam acara Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 yang digelar di Sentul, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 3 Desember 2025. Dalam forum itu, dia menegaskan bahwa tren peningkatan produksi ini menjadi pijakan utama untuk memastikan target lifting 610.000 bph pada 2026 dapat tercapai.
Di sisi lain, dia mengakui bahwa masih terdapat sejumlah hambatan yang harus diselesaikan sebelum memasuki tahun target. Berbagai persoalan yang dihadapi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dinilai menjadi salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah.
Untuk itu, ESDM bersama SKK Migas akan melakukan identifikasi menyeluruh terhadap seluruh kendala yang menghambat peningkatan produksi. Yuliot menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif akan menjadi kunci agar setiap hambatan yang dihadapi KKKS dapat diatasi secara cepat dan tepat.
Langkah Regulasi dan Penyempurnaan Perizinan
Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah adalah penyempurnaan regulasi yang berkaitan dengan seluruh aspek perizinan. Yuliot menjelaskan bahwa pihaknya akan meminta informasi detail dari setiap KKKS mengenai persoalan yang mereka hadapi selama proses produksi maupun eksplorasi.
Permasalahan yang diidentifikasi mencakup penyederhanaan perizinan, kebutuhan pengadaan lahan, serta penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dia menambahkan bahwa ekosistem industri minyak dan gas (migas) di dalam negeri juga harus benar-benar mendukung aktivitas produksi.
Pembahasan terhadap setiap persoalan itu nantinya akan dirangkum dalam bentuk rekomendasi. Rekomendasi tersebut akan disampaikan kembali kepada pemerintah agar dapat ditindaklanjuti secara konkret melalui kebijakan baru atau perbaikan kebijakan yang sedang berjalan.
Yuliot menegaskan bahwa hasil rakor ini akan memuat daftar perbaikan yang perlu dilakukan pada tingkat regulasi. Dia menambahkan bahwa tujuan akhirnya ialah memastikan seluruh KKKS dapat bekerja secara optimal tanpa terhambat oleh ketidakpastian aturan.
Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Penguatan Ekosistem Peralatan
Selain perbaikan regulasi, pemerintah juga menyiapkan langkah berikutnya yaitu penyediaan infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh KKKS. Yuliot menilai bahwa keberadaan infrastruktur yang memadai berperan penting demi kelancaran operasi produksi maupun eksplorasi.
Penyediaan infrastruktur tersebut mencakup alur transportasi, fasilitas pendukung kegiatan pengeboran, serta sarana logistik. Dia mengatakan bahwa sejumlah infrastruktur yang ada saat ini masih perlu peningkatan agar dapat menyesuaikan dengan aktivitas industri yang semakin intensif.
Langkah berikutnya adalah penguatan ekosistem peralatan migas dalam negeri. Yuliot menyebut bahwa tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di sektor migas masih berada di level 40%, dan hal ini dianggap belum memadai untuk mendukung peningkatan produksi dalam jangka panjang.
Dia menegaskan bahwa peningkatan TKDN menjadi keharusan agar KKKS dapat lebih mudah mengakses peralatan tanpa harus bergantung pada impor. Selain itu, peningkatan TKDN juga dinilai dapat mendorong percepatan produksi sekaligus meningkatkan kemandirian industri migas.
Target Jangka Menengah Hingga 2029 dan Proyeksi Produksi
Upaya yang digagas ESDM untuk 2026 bukan semata untuk target tahunan, melainkan bagian dari strategi jangka menengah menuju peningkatan lifting minyak nasional yang lebih besar. Yuliot menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan lifting minyak mencapai 900.000 hingga 1 juta bph pada 2029.
Dia menjelaskan bahwa untuk mencapai target tersebut, diperlukan kenaikan produksi sekitar 100.000 bph setiap tahun. Menurutnya, peningkatan produksi sebesar itu bukanlah hal yang dapat dicapai tanpa konsolidasi dan kolaborasi menyeluruh antar pemangku kepentingan.
Yuliot menegaskan bahwa SKK Migas tidak mungkin mengerjakan target tersebut sendirian. Hal ini dianggap sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, KKKS, dan seluruh sektor terkait agar produksi nasional bisa meningkat secara stabil dan terukur.
Dia juga menambahkan bahwa seluruh langkah strategi harus dilakukan secara konsisten sepanjang tahun. Konsistensi itu penting untuk menjaga kesinambungan produksi, menghindari gangguan rantai pasok, serta memastikan seluruh proyek yang berjalan dapat mencapai hasil maksimal.
Kolaborasi Menjadi Kunci dalam Pencapaian Ketahanan Energi
Dalam penjelasan akhirnya, Yuliot menyampaikan bahwa seluruh pihak memiliki peran dalam menjaga momentum peningkatan produksi minyak nasional. Dia berharap agar kolaborasi lintas lembaga dapat segera menghasilkan perbaikan nyata di lapangan.
Menurutnya, peningkatan produksi minyak bukan hanya isu industri, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Dia mengatakan bahwa pencapaian target lifting merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan pasokan energi domestik di masa depan.
Dengan demikian, seluruh strategi yang disiapkan pemerintah tidak hanya ditujukan untuk memenuhi angka target. Lebih dari itu, langkah-langkah tersebut merupakan fondasi penting dalam menciptakan sektor migas Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan.
